Posting pada : 31 Mei 2013 - 23:52:19 WIB

PT. PPC Di Duga Tidak Mematuhi Peraturan Pemerintah

 

wilayah : Berau
kategori : Editorial
Dibaca sebanyak : 923 kali


 

Berau, Info RI

 

PT. Pacific Prima Coal  yang sedang beroperasi di Kabupaten Berau Kalimatan Timur sejak  beberapa  tahun silam disinyalir tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut di sampaikan oleh mantan karyawan PT. Pacific Prima Coal inisial JNS melalui Info RI. Dikatakan dirinya minta di  Putus Hubungan Kerja (PHK) karena  sudah tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasa di sebabkan ketentuan waktu jam kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertera di SK kerja yang awalnya di berikan Pihak Perusahaan kepada karyawan tersebut. 

 

Adapun waktu jam kerja yang sangat bertolak belakang dengan kesepakatan dan pelaksanaan di lapangan, dan juga di nilai melakukan tindakan pemaksaan terhadap karyawan. Ironisnya sudah menyimpang dari Peraturan Pemerintah yang mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja. Menurutnya karyawan di perusahaan itu sangat menguras tenaga dan juga merugikan pihak karyawan membuat JNS kecewa.

 

Apalagi baru-baru ini telah terjadi jadwal perubahan waktu jam kerja yang sangat rumit untuk dilaksanakan karena hampir tidak ada waktu untuk istrahat yang diberikan Perusahaan. Menurut dia dalam jangka waktu dua minggu hanya mendapatkan satu hari masa istirahat (libur), dan yang lebih sulit lagi ada perubahan jadwal kerja yang diduga dibuat Perusahaan tanpa ada kesepakatan dengan para  karyawan, dan/atau secara sepihak. Kalau sebelumnya 1 (satu) minggu siang, 1 (satu) minggu malam, di ubah menjadi 2 (dua) minggu malam 2 (dua) minggu siang.

 

Dengan kemampuan fisik yang terbatas, maka JNS minta pertimbangan kepada Pihak Perusahaan agar diberikan solusi yang terbaik. Namun, ternyata malah menempuh jalan buntu, sebab sudah tidak ada lagi solusi yang di berikan oleh Pihak PT. Pacific Prima Coal tersebut. Sehingga, keputusan untuk berhenti beraktivitas dilakukan dan minta kepada Perusahaan agar melakukan PHK terhadap dirinya dengan harapan mendapatkan uang jaminan yang di sesuaikan dengan masa kerja selama ia bekerja di Perusahaan yang dimaksud. Namun tragisnya uang jaminan harus dengan perjuangan yang keras, baru diberikan oleh Perusahaan, dan anehnya pihak Perusahaan hanya mampu mengeluarkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saja melalui pihak HRD PT. Pacific Prima Coal  Joko. Tindakan Joko tersebut membuatnya lebih kecewa karena sepertinya membuat peraturan yang tidak jelas dan melawan unsur hukum.

 

Tindakan itu pula ditenggarai melakukan percobaan praktek rekayasa atau sengaja mengelabui karyawan demi keuntungan pribadi.  Namun, dengan adanya desakan dari Pihak Karyawan serta memahami peraturan yang ada, maka dalam keadaan terpaksa  Joko memberikan uang sesuai dengan Peraturan, yang di hitung dari  masa kerja.

 

Keluhan JNS tersebut dibenarkan oleh beberapa Karyawan yang masih aktif, bahkan karena merasa dipekerjakan tidak wajar dalam waktu dekat ini merekapun akan berhenti dari Perusahaan tersebut. Dengan adanya kejadian ini, sebagai bahan pengalaman kita agar jangan sampai melamar lagi di Perusahaan yang tidak melindungi karyawan, dan perusahaan hanya mementingkan omzet.

Menurut informasi dari sumber lain, Perusahaan ini juga diduga tidak memiliki pembuangan limbah atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk mengetahui lebih jelas masalah Amdal tersebut wartawan Info RI akan mengulas pada edisi berikutnya (bersambung).  ARS


Kirimkan Komentar anda

Nama :

komentar :

hukum dan HAM

31 Mei 2013 - 23:44:14 WIB

Sembilan Petinggi Polda Metro Dimutasi

  Jakarta, Info RI   Sembilan petinggi di jajaran Polda Metro Jaya dimutasi. Kesembilan petinggi itu, adalah Direktur Reserse Kriminal. . . .baca selengkapnya...

31 Mei 2013 - 23:41:29 WIB

Pembangunan Mess Pemda Provinsi Bengkulu "Dugaan Gratifikasi Dibalik Addendum"

20 Mei 2013 - 23:49:10 WIB

Sejumlah Ormas Dan OKP Mengecam Aksi Kekerasan

06 Mei 2013 - 21:41:23 WIB

POLRES Bulungan Tutup Mata

17 Juni 2013 - 20:18:53 WIB

DPU Cipta Karya Benteng "Anggaran Proyek Ditilep"


berita lainya


11 Agustus 2014 - 19:35:20 WIB

Para Pendekar Hukum Jangan Seperti Siput


11 Agustus 2014 - 19:32:48 WIB

Diminta Usut Penyimpangan Proyek BBWS C2 Cirebon


11 Agustus 2014 - 19:32:02 WIB

Proyek Pengerjaan Tembok Pembatas Lahan Pemkab Disinyalir, Adanya Pemanfaatan Ganda


11 Agustus 2014 - 19:31:32 WIB

Diduga Proyek Jalan Lingkungan Tahun 2013 Bermasalah


11 Agustus 2014 - 19:31:00 WIB

Mendambakan Pemimpin Bersih

more headline

 

07 Juli 2014 - 11:01:33 WIB

KPK Banding Atas Vonis Wawan



07 Juli 2014 - 10:57:55 WIB

Pemilihan Kang & Nong 2014 Kab. Tangerang



07 Juli 2014 - 10:52:58 WIB

Dugaan Pungli Di BPN Karawang


03 Juli 2014 - 11:14:35 WIB

KPK Tetapkan Suryadharma Ali Tersangka



 

http://inforakyatindonesia.com © copyright 2013 all right reserved created by author

Info Rakyat Indonesia

Telp : 021-490-402-18 / 0821 1167 5234; email : inforakyatindonesia@gmail.com
Jl.Taman Ratu Badis Blok CC No.55-56, Kel.Duri Kepa, Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat | 11510