Posting pada : 06 Mei 2013 - 22:21:48 WIB

INDEKS: Money Politic

 

wilayah : Jakarta
kategori : Editorial
Dibaca sebanyak : 826 kali


Praktik Money politic dalam Pemilu sangat rentan menimbulkan konflik horizontal yang berujung pada tindak kekerasan. Issu money politic harus diwaspadai berbagai pihak, baik Partai Politik, KPUD, Aparat ke­a­ma­nan hingga Panwaslu sebagai Pe­ngawas pelaksanaan Pemilu di daerah. Indikasi adanya money politic harus segera ditangani agar tidak meluas dan menimbulkan kegaduhan dalam Pemilu. Menjelang Pemilu, riak-riak money politic sudah mulai terlihat.

 

Untuk itu harus diantisipasi sedini mungkin. Belajar dari pengalaman Penulis sebelumnya, money politic itu sebenarnya marak tapi sulit dibuktikan. Kita perlu me-warning, karena dampaknya sangat besar me­mi­cu tindakan kekerasan di tengah mas­yarakat. Namun, ternyata lang­­kah terobosan yang pernah dilakukan juga menghadapi ham­batan, termasuk diskrimina­li­­sasi “mandek”. Kejadian pembagian uang dan bahan pokok ke­pada masyarakat masih kerap ditemukan menjelang Pilkada. Namun, sayangnya sangat sedikit kasus money politic yang di­jerat hokum. Fenomena money politic dalam Pemilu “ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang” masih berlaku dimata masyarakat. Ketika mendengar lagu dangdut ini, ter­pintas dalam benak penulis mengenai fenomena Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Istilah money politic (Politik Uang) atau vote buying (pembelian su­ara) tentu sudah tidak asing lagi ditelinga sebagian besar mas­yarakat kita. Inilah salah satu praktik paling kotor dalam Pemilu. Praktik ini dilakukan dengan cara pemberian uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi para calon pemilih agar melakukan atau tidak melakukan sesuati pada tahap pemungutan suara. Fakta yang demikian pastilah ha­nya puncak dari gunung es yang ada, sebab praktik seperti ini me­ru­pakan dari permainan uang (mo­ney games) dalam proses Pemilukada  jenis lain yang tidak kalah bahayanya dengan munculnua ‘ shadow state’. Bentuk sha­dow state ini hadir dalam po­la kekuasaan Kepala Daerah yang menjalankan Pemerintahan dengan memberikan peran dan keuntungan. Sesuai kepentingan pemilik modal yang telah berjasa dalam mendukung pencalonannya. Dibanyak daerah, para calon Kepala Daerah yang ‘kering’ modal kampanye akan berupaya untuk mendekati atau didekati oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dana berlebih. Timbal baliknya, apabila sang Calon tersebut terpilih ma­ka kebijakan harus dibuat untuk menguntungkan usaha bisnis atau investasi dari pemodal itu. Inilah yang kemudian me­nye­bab­kan banyak para Calon Kepala Daerah, baik yang terpilih maupun tidak menjadi tersandera dengan utang dan pinjaman modal masa lalunya. Disinilah awal mulanya terjadi perseling­kuhan politic antara pemilik mo­dal dengan Calon Kepala Da­erah.

 

Jika tidak, dengan cara ko­rup­si konvensional , utang yang bertumpuk itu  akan dibayar de­ngan program dan kebijkakan yang sponsors. Padahal sudah ada Undang-undang  politic uang yang memutuskan, bahwa money politic merupakan suatu  pelanggaran. Didalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2009, Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan peraturan KPU tentang pelaksanaan Pemilukada.

Sebenarnya sudah terpapar  jelas soal ke­rangka hokum tentang kasus ini. Politic uang mempunyai banyak dimensi sehingga pengawa­san Pemilukada harus dilakukan. Presiden SBY meminta Pers untuk mengoptimalkan upaya pembangunan Demokrasi Nasional, antara lain, dengan turut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah terkait issu politic uang. Mari kita awasi


Kirimkan Komentar anda

Nama :

komentar :

paling banyak dibaca



01 November 2014 - 14:59:18 WIB

KPK Diminta Usut SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum


01 November 2014 - 15:00:41 WIB

Proyek Jembatan Dinas Binamarga Kabupaten Bandung Diduga Sarat Penyimpanga dan Asal-asalan


01 November 2014 - 14:42:57 WIB

Tim Gabungan Polda Babel Gagalkan Penyelundupan Timah


01 November 2014 - 15:02:59 WIB

Perkara Hukum di PN Cirebon Selesai dengan Konsep Kerja Efeketivitas dan Profesional


01 November 2014 - 14:37:28 WIB

Proyek Balai Irigasi Rawa III Diduga Rawan Korupsi


berita lainya


15 November 2014 - 18:15:20 WIB

Pembangunan Penambahan Ruang Sekolah SDN 09 Tiga Lokal Diduga Proyek Siluman


15 November 2014 - 18:14:41 WIB

Rampok Bersenpi Satroni UPTD Dikpora Gunung Pelindung


15 November 2014 - 18:14:02 WIB

Proyek Saluran Binamarga Kota Cirebon, Terkesan Asal Jadi


15 November 2014 - 18:12:40 WIB

Aksi Unjuk Rasa Ratusan Anggota GMBI


01 November 2014 - 15:03:46 WIB

Lingkungan Hidup Rusak Portal Merajalela

more headline

 


01 November 2014 - 14:45:46 WIB

RS Mata Cicendo Bandung Diduga Rawan Korupsi


01 November 2014 - 14:44:59 WIB

KPK Diminta Usut Proyek Di BBWS CITARUM


01 November 2014 - 14:44:04 WIB

Ketakutan Para Koruptor


01 November 2014 - 14:40:07 WIB

Kadis PSDA Provinsi Jawa Barat Tidak Profesional


01 November 2014 - 14:37:28 WIB

Proyek Balai Irigasi Rawa III Diduga Rawan Korupsi



 

http://inforakyatindonesia.com © copyright 2013 all right reserved created by author

Info Rakyat Indonesia

Telp : 021-490-402-18 / 0821 1167 5234; email : inforakyatindonesia@gmail.com
Jl.Taman Ratu Badis Blok CC No.55-56, Kel.Duri Kepa, Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat | 11510