Depok, inforakyatindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2023 dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (31/03/2023).
Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, terdapat beberapa capaian yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada tahun lalu. Berkat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, pada tahun 2022 Kota Depok menunjukkan capaian positif yang cukup signifikan dalam berbagai bidang.
“Persentasi penduduk miskin berkurang 0,05 persen dari 2,58 persen menjadi 2,53 persen. Penduduk miskin Kota Depok berada pada posisi terendah di Provinsi Jawa Barat dan nomor lima terendah seluruh Indonesia,” kata Imam Budi Hartono.
Imam menuturkan, selain itu, capaian tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 1,94 poin dari tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini menunjukan upaya Pemkot Depok dalam menurunkan angka pengangguran membuahkan hasil yang signifikan melalui program Wirausaha Baru maupun program-program urusan tenaga kerja lainnya.
“IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok terus meningkat. Dari 81,37 pada tahun 2021, naik jadi 81,86 pada tahun 2022 dan termasuk IPM tertinggi se-Jawa Barat,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pendapatan per kapita, pada tahun 2022 Kota Depok menargetkan Rp 24,82 juta dan terealisasi sebesar Rp 38,23 juta. Kemudian, capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Depok juga meningkat sebesar 7,21 persen dari tahun 2021.
“Ini menggambarkan tingkat kemakmuran di Kota Depok mengalami peningkatan pada tahun 2022, jika dibandingkan tahun 2021,” jelasnya.
Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah, pada tahun 2022 sebesar Rp 3,66 triliun atau terealisasi sebesar 101,69 persen dari target sebesar 3,59 triliun. Kemudian, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target anggaran sebesar Rp 1,54 triliun pada tahun 2022, terealisasi Rp 1,64 triliun atau 106,43 persen.“Capaian realisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 memang belum sesuai rencana yang ditargetkan. Tetapi dapat kami sampaikan secara umum capaian kinerja sudah cukup baik,” pungkasnya. (Tuhari)
