inforakyatindonesia.com

Category: Nasional

  • Rakerkomwil III APEKSI Bahas Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas

    Rakerkomwil III APEKSI Bahas Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas

    Depok, inforakyatindonesia.com – Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Depok telah membahas Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045.

    Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut diselenggarakan di Ballroom Margo Hotel dan menghadirkan tiga narasumber yang ahli dibidangnya.

    Masing-masing narasumber menyampaikan beberapa materi terkait pengentasan permasalahan perkotaan.

    Pertama, Hendricus Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang menyampaikan tentang Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan.

    Kedua, Sonny Harry B Harmadi sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Statistik Sosial Forum Masyarakat Statistis yang menyampaikan materi terkait Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.

    Ketiga, Maliki dari Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) yang juga menyampaikan materi Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.

    Dalam paparan yang disampaikan, Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

    Terdapat tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

    “Pemerintah kota harus mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui hard skills, soft skills, social skills, mendorong pendidikan berbasis HOTS, gizi penduduk yang berkualitas, dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

    Sementara itu, Maliki menyampaikan, terdapat beberapa isu kebijakan kependudukan Indonesia 2045. Diantaranya dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, menutup kesenjangan ketertinggalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menunjang penuaan penduduk.

    “Juga dilakukan dengan mendorong perpindahan penduduk yang merata, pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan, dan care economy untuk pembangunan inklusif,” tutupnya. (Tuhari)

  • POLRI PRESISI: Kasus Investasi Bodong VS Penangkapan Pemimpin Khilafatul Muslimin

    POLRI PRESISI: Kasus Investasi Bodong VS Penangkapan Pemimpin Khilafatul Muslimin

    OPINI POLRI

    Oleh: Drs S Stanley Sumampouw, SH, MBA.

    Subuh, Selasa 7 Juni 2022, polisi melakukan penangkapan Pemimpin Khilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Hasan Baraja.
    Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penangkapan dilakukan di kediamannya di wilayah Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB.

    Sebelumnya kita tidak pernah mendengar nama organisasi ini. Sayapun rasanya belum pernah dengar nama organisasi ini. Lalu iseng-iseng saya buka wikipedia, dan ternyata ada.
    Berikut keterangan dari Wikipedia:

    “Khilafatul Muslimin (KM) adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Abdul Qadir Hasan Baraja lahir 10 Agustus 1944.
    Sebagai pendiri, Abdul Qadir adalah sahabat dari Abu Bakar Baasyir yang pernah ditahan pada tahun 1979 karena keterlibatannya dalam Kelompok Warman dan tahun 1985 karena terkait pengeboman Borobudur. BNPT menyebut bahwa pendiri organisasi ini pernah bergabung dengan NII yang ingin mendirikan negara agama dan mempunyai visi yang sama dengan HTI. Mereka ini sering bertaqiyah (berbohong) untuk merekrut anggotanya. Beberapa lembaga menyebut bahwa organisasi tersebut merupakan pendukung ISIS di Indonesia pada tahun 2014. Khilafatul Muslimin memiliki struktur paling tertinggi yakni Khalifah Pusat. Sementara itu, struktur di bawah Khalifah Pusat berturut-turut yakni Daulah, Ummul Qura hingga terendah Kemasulan. “

    Pada 2022, organisasi tersebut disorot karena mengaku berada di balik konvoi motor dukungan terhadap khilafah di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Priangan, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Klaten, Solo, Surabaya, dan lain sebagainya yang diklaim sudah dilakukan sejak 2018. Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyatakan bahwa mereka “ingin gusur Pancasila dengan ideologi Khilafah”. Sementara itu menurut Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid menyatakan bahwa organisasi tersebut “bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme”.

    Pagi tadi, penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung, dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Kombes Hengki adalah pamen cemerlang tamatan Akpol 1996, bukan orang baru di Polda Metro dan sangat mengenal Jakarta dan seluk beluk dunia kriminalnya. Terhitung dua kali menjadi kapolres di Jakarta sebelum menduduki jabatannya yang sekarang.
    Dalam suatu pernyataannya sesudah penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja, Hengki Haryadi mengatakan bahwa Khilafatul Muslimin memiliki 23 cabang di Indonesia.

    Kebobolankah Polisi?

    Tentunya jika hal tersebut ditanyakan kepada polisi, mereka akan mengatakan tidak. Tetapi jika kita melihat kenyataan saat ini, bahwa Khilafatul Muslimin (KM) berdiri sejak 1997 dan sudah berkembang di 23 kota di Indonesia, sulit mengatakan bahwa polisi tidak kebobolan sehingga terjadi pembiaran. KM yang berpaham khilafah terus berkembang meskipun HTI yang juga berpaham khilafah telah dibubarkan oleh pemerintah terlebih dahulu.
    Melalui Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan HAM, pemerintah mengumumkan; bahwa organisasi HTI pada 19 Juli 2017 dibubarkan dengan keluarnya SK Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

    Sulit diterima akal sehat jika KM yang berdiri sejak tahun 1997 tidak diketahui keberadaannya oleh badan intelejen negara dan Polri. Apalagi KM telah berkembang sedemikian rupa dengan memiliki masjid besar dan berbagai pesantren dibanyak kota serta pengajian. Dari mana mereka mendapat dana untuk membiayai berbagai kegiatannya? Siapa sponsor utama mereka?

    Apakah polisi kebobolan atau sengaja membiarkan?
    Jika memang terjadi pembiaran oleh negara, apa maksud dan tujuan pembiaran tersebut?

    Baik KM maupun HTI mengusung paham Khilafah. Apa itu khilafah dan seberapa berbahayanya paham tersebut?

    “Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut Khalifah. Konsep tersebut mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal.”
    Sehingga jelas bagi banyak negara terutama Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita, Pancasila.
    Khilafatul Muslimin mengaku tidak menentang Pancasila. Namun, katanya, Khilafatul Muslimin mengkafirkan sistem yang tak sesuai dengan pandangannya.

    Perbandingan Dengan Kasus Investasi Bodong.

    Belum lama polisi menggulung berbagai perusahaan investasi bodong. Salah satu perusahaan yang digulung bernama Binomo milik “crazy rich” Indra Kenz.
    Kita tentunya mengikuti bagaimana polisi dengan peralatan canggihnya memonitor aplikasi Binomo, melacak sistem mereka dan melakukan penggrebegan. Juga polisi melacak berbagai asset Binomo, rekening dan sampai ke uang yang ditransfer kemana dan diterima oleh siapa saja. Berbagai asset disita, uang dilacak ketangan penerima dan disita, bahkan uang dan asset yang disembunyikan bisa ketahuan dan disita. Luar biasa. Lebih luar biasa lagi kemampuan polisi membongkar penipuan kerah putih ini mengingat pelaku kejahatan seperti ini dilakukan oleh pelaku yang menguasai dan memiliki kemampuan TI.

    Melihat kemampuan Polri dalam membongkar kasus Investasi Bodong, rasanya menjadi mustahil keberadaan KM dan kegiatannya selama ini tidak diketahui dan lepas dari pengawasan oleh aparat Kepolisian maupun intelejen negara lainnya.
    Kita sangat berbangga dengan kemampuan polisi kita. Tetapi dalam kasus Khilafatul Muslimin kita bertanya-tanya akan kemampuan intelejen polisi, dan ada apa sebenarnya dibalik penangkapan ini. Kenapa baru sekarang?

    Jangan lupa, selain Baintelkam Polri, kita juga memiliki Densus 88 dan BNPT.
    Jadi pertanyaannya kemana semuanya sejak 1997.

    Sebagai kritik dan saran terhadap lembaga Kepolisian yang sama kita cintai ini, saya berharap sebaiknya Polri tidak terseret dalam “permainan” politik.

    Cinere-Depok, 08 Juni 2022, 11.48

    Penulis adalah Pengamat Kepolisian, Ketum Maspolin, Pemred Maspolin.id dan pengusaha.

  • VIA Gelar Rakernas VW se-Indonesia di Bandung, ini Jadwal Kegiatannya :

    VIA Gelar Rakernas VW se-Indonesia di Bandung, ini Jadwal Kegiatannya :

    Bandung, inforakyatindonesia.com –  Setelah tertunda karena Pandemi Covid-19 akhirnya Volkswagen Indonesia Association (VIA) dapat menggelar Rakernas 2022 secara langsung bersama Club VW se-Indonesia yang dilaksanakan di Podomoro Park Buah Batu Bandung, Sabtu (28/5/2022).

    Hadir dalam acara Rakernas VIA tersebut diantaranya adalah Ketua Umum Volkswagen Indonesia Association Komjen Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna (mantan Wakapolri) beserta seluruh pengurus VIA dan para Ketua Club VW se-Indonesia.

    Penyelenggaraan Rakernas Volkswagen Indonesia Association atau yang biasa kita sebut VI atau VIA adalah salah satu kegiatan untuk mengatur penyelenggaraan event VW di Indonesia sepanjang tahun 2022.

    Rakernas yang awalnya akan diselenggarakan pada bulan Februari 2022, harus mundur dikarenakan adanya PPKM di Indonesia.

    Acara dimulai dengan berkonvoi dari Gedung Sate menuju Podomoro Park Buah Batu. Cukup banyak VW yang ikut berkonvoi.

    Acara Rakernas 2022 ini diselenggarakan di Podomoro Park Buah Batu Bandung tersebut dengan pelaksana Volkswagen Club Bandung atau biasa disebut VCB.

    Selain Rakernas, VCB menyelenggarakan kegiatan VW Show, Konten VW, Bursa VW dan Lapak juga dimeriahkan dengan hiburan mulai dari musik dan DJ.

    Rakernas 2022 menghasilkan beberapa event yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2022. Dimulai dari bulan Juni 2022 Madiun Volkswagen Club menyelenggarakan acara Madiun Volksweekend – Nostalgia Volkswagen pada 11-12 Juni 2022.

    Kemudian lanjut dengan gelaran Internasional dari Volkswagen Club Yogyakarta yaitu Jogjakarta Volkswagen Festival 2022 pada 16-17 Juli 2022 dimana JVWF kali ini akan berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya. Acara akan diselenggarakan di halaman candi Prambanan.

    Lalu di bulan September ada JRVW yaitu Jogja Rame Volkswagen acara yang diselenggarakan oleh Mentaok VW Team tersebut diselenggarakan pada tanggal 24-25 September 2022 di Jogja Expo Center. JRVW ini akan di-bundle dengan acara Jambore Nasional Volkswagen Indonesia Association. Jangan sampai dilewatkan.

    Kemudian Desember 2022 akan ada JVWS selain itu juga akan ada seri Drag Race VW dengan penyelenggara VVC, VBC dan VCB yang waktunya akan disesuaikan.

    Berikut jadwal lengkapnya hasil kegiatan Rakernas VIA 2022 :

    (Tuhari KVD Depok)

  • Bupati Bogor, Rachmat Yasin dan Ade Yasin, Kakak Beradik yang Terjerat OTT KPK

    Bupati Bogor, Rachmat Yasin dan Ade Yasin, Kakak Beradik yang Terjerat OTT KPK

    Bogor, inforakyatindonesia.com – Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin ditangkap oleh penyidik KPK pada operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sejak Selasa malam (26/4/2022) hingga Rabu pagi.

    Penangkapan Ade diduga terkait suap pemberian opini serta temuan laporan keuangan Pemkab Bogor oleh pemeriksa BPK Jabar.

    Tak sendiri, dalam operasi senyap tersebut KPK turut mengamankan sejumlah pihak yang diduga ikut terlibat dalam perkara suap yang menjerat Ade. Termasuk di antaranya pemeriksa BPK Jabar dan para rekanan.

    Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait suap. Jumlah uang tersebut masih dihitung oleh tim.

    “Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/4).

    Sosok Ade sendiri bukanlah orang asing di Kabupaten Bogor. Ia merupakan adik kandung dari mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

    Ade Yasin kini mengikuti jejak Rachmat Yasin yang terlebih dulu kena OTT KPK. Rachmat Yasin bahkan dua kali berurusan dengan KPK karena kasus korupsi.

    Rachmat Yasin terjaring OTT KPK pada 2014 silam. Ia terlibat kasus suap izin rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri.

    Ia menerima suap senilai Rp 5 miliar dari Presiden Direktur Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng.

    Suap tersebut terkait tukar guling (ruislag) kawasan hutan di Kabupaten Bogor seluas 2.754 hektar. Kawasan tersebut rencananya dijadikan pemukiman berupa kota satelit Jonggol City.

    Akibat perbuatannya itu, Rachmat Yasin dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta oleh PN Tipikor Bandung. Ia bebas pada Agustus 2019.

    Bahkan ia mendapat cuti menjelang bebas yang membuatnya bisa bebas lebih awal pada Rabu 8 Mei 2019.

    Namun, belum genap sebulan Rachmat merasakan hidup di luar penjara, KPK kembali menetapkannya sebagai tersangka. Rachmat dijerat sebagai tersangka karena diduga terlibat 2 kasus dugaan korupsi.

    Dalam kasus pertama, Rachmat Yasin diduga meminta setoran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Dinas Kabupaten Bogor sebesar Rp 8.931.326.223. Sedangkan dalam kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa tanah 20 hektar dan mobil Vellfire senilai Rp 825 juta.

    Atas perbuatannya, Rachmat Yasin dijerat Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Terkait perkara gratifikasi, KPK menyebut Rachmat menerima tanah yang sedianya untuk dibangun pesantren.

    Juru bicara KPK saat itu, Febri Diansyah menjelaskan, duduk perkara penerimaan gratifikasi oleh Rachmat berawal ketika ada seorang pemilik tanah di Desa Singasari dan Cibodas, Jonggol, Kabupaten Bogor, berencana mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri pada tahun 2010 lalu. Ia berencana menghibahkan 100 hektar tanahnya.

    Sang pemilik tanah itu kemudian menyampaikan maksudnya kepada Rachmat melalui stafnya. Rachmat pun meminta pengecekan status tanah dan surat-surat lainnya. Pada tahun 2011, Rachmat melakukan pengecekan ke lapangan di daerah sekitar pembangunan Pondok Pesantren.

    Namun kemudian, ia meminta bagian tanah. Pemilik tanah pun kemudian menghibahkan tanahnya seluas 20 hektar kepada Rachmat.

    Kemudian terkait dengan uang Rp 8.931.326.223 yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Dinas Kabupaten Bogor, diduga untuk digunakan untuk kepentingan Rachmat Yasin mencalonkan diri kembali menjadi Bupati Bogor periode kedua.

    Rachmat Yasin diketahui menjabat sebagai Bupati Bogor sejak 2008. Ia kemudian maju kembali pada 2013 dan kembali terpilih. Namun pada tahun 2014, ia terjaring operasi tangkap tangan karena korupsi izin hutan.

    Akibat dua kasus korupsi itu, Rachmat dihukum 2 tahun 8 bulan penjara. Sejak April 2021, Rachmat Yasin kembali menjadi penghuni lapas.

    Saat ini, Bupati Bogor dijabat oleh Ade Yasin, yang tak lain adik dari Rachmat Yasin. Sebelum menjadi Bupati, Ade Yasin tercatat merupakan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nahasnya,
    Ade kini justru mengikuti jejak sang kakak berurusan dengan pihak KPK.

    Namun statusnya masih terperiksa. KPK masih punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Ade Yasin. (Tuhari)

  • PWI Depok Raih Penghargaan Terbaik III se-Jawa Barat

    PWI Depok Raih Penghargaan Terbaik III se-Jawa Barat

  • Pasca Terakreditasi, DPD PERKOPINDO dan PERTAPIN Jawa Barat Gelar Rakorda

    Pasca Terakreditasi, DPD PERKOPINDO dan PERTAPIN Jawa Barat Gelar Rakorda

    Bandung, inforakyatindonesia.com – Sehubungan dengan telah terakreditasinya Asosiasi Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (PERKOPINDO) dan Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia (PERTAPIN) maka DPD PERKOPINDO dan PERTAPIN Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kantor DPD PERKOPINDO Provinsi Jawa Barat, JI.Soekarno Hatta, Bandung, Jum’at (21/1/2022).

    Terakreditasinya PERKOPINDO sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/KPTS/LPJK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terakreditasi.

    Sementara itu terakreditasinya PERTAPIN sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi.

    Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus DPD PERKOPINDO Provinsi Jawa Barat yang diantaranya adalah Dewan Kehormatan Hepy M. Syafrudin, H. Mustari, Ketua Umum Dena Muhamad Ramdhan, Sekretaris Umum Alex Edward, Bendahara Umum Nandang Ogi beserta jajarannya, Ketua DPD PERTAPIN Provinsi Jawa Barat Asep Bara Panji dan para Ketua beserta Sekretaris DPC PERKOPINDO se-Jawa Barat seperti Sumedang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Subang, Karawang, Kota Depok, Purwakarta, Bandung, Cianjur, Garut dan Cirebon.

    Dalam rapat tersebut membahas hal-hal yang menyangkut keorganisasian dan langkah-langkah strategis lainnya pasca akreditasi.

    Selain itu juga membahas tentang proses akreditasi PERKOPINDO dan mekanisme proses sertifikasi pasca terakreditasi.

    Ketua Umum DPD Perkopindo Provinsi Jawa Barat Dena Muhamad Ramdhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa “PERKOPINDO menuju terakreditasi ini perjuangannya sangat luar biasa, tapi atas doa dan dukungannya dari DPP, DPD dan DPC se-Indonesia Alhamdulillah PERKOPINDO dapat mencapai tujuan terakreditasi secara Nasional,” ungkap Dena.

    Lebih lanjut, “Badan Usaha yang tergabung di DPD Perkopindo Provinsi Jawa Barat ini adalah anggotanya terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain,” terang Dena.

    Sementara itu Sekretaris Umum DPD PERKOPINDO Provinsi Jawa Barat Alex Edward menyampaikan bahwa Asosiasi ini bisa dibilang junior tapi karena pengurus bertekad ingin belajar untuk menjalankan organisasi yang lebih baik dan maju dengan dukungan pengurus DPC dan DPD maka PERKOPINDO dapat terakreditasi,” ujarnya.

    Menurut Alex Edward, setelah Terakreditasi PERKOPINDO saat ini sedang mempersiapkan proses Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

    Sebelumnya Bendahara Umum Ugi menyampaikan sejarah perjalanan berdirinya DPD PERKOPINDO Provinsi Jawa Barat dengan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) di Jl. Sukarno Hatta, Bandung pada tanggal 16 Mei 2017 sampai PERKOPINDO Terakreditasi tanggal 20 Desember 2021.

    Pada tahun 2020 masa transisi / peralihan dari LPJK Independen ke LPJK PUPR

    Pada tahun 2021 Pemerintah mengadakan proses akreditasi gelombang pertama sampai gelombang ketiga dan Alhamdulillah PERKOPINDO bisa lolos Terakreditasi gelombang ketiga pada tanggal 20 Desember 2021.

    Selanjutnya PERKOPINDO sedang proses Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) semoga awal Februari 2022 sudah bisa proses SBU.

    Alex Edward menambahkan bahwa, “SBU yang habis masa berlakunya bisa diperpanjang sampai 31 Desember 2021 dan diperpanjang lagi sampai tanggal 31 Juli 2022, sebelum ada keputusan dari pemerintah nantinya akan ada Surat Perjanjian antara LSBU dengan Badan Usaha,” pungkasnya. (Tuhari)

  • Artis Vanessa Angel dan Suaminya Tewas Kecelakaan Tunggal di Tol Nganjuk Jawa Timur

    Artis Vanessa Angel dan Suaminya Tewas Kecelakaan Tunggal di Tol Nganjuk Jawa Timur

    Jawa Timur, inforakyatindonesia.com – Mobil yang ditumpangi oleh artis Vanessa Angel (VA) dan suaminya, Febri  Andriansyah mengalami kecelakaan tunggal di Tol KM 672, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (4/11/2021).

    Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi membenarkan, peristiwa kecelakaan tersebut.

    “Benar, Kanit 3 masih di lokasi,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim ketika dihubungi via ponselnya.

    Menurut AKBP Dwi – sapaan akrabnya, dari kecelakaan itu dikabarkan ada 2 orang meninggal dunia, yakni Vanessa dan Febri.

    Hingga Kamis sore, anggota Satlantas Polres Jombang dan Unit Laka Ditlantas Polda Jatim masih melakukan evakuasi di lokasi kejadian.

    Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman membenarkan, bahwa  terjadi kecelakaan tunggal  di tol Jakarta arah Surabaya, tepatnya di (tol Nganjuk, Jawa Timur pada pukul 12.36 WIB  di KM 672 + 400 A, Kamis (4/11/2021) antara satu kendaraan Pajero Sport putih Nopol  B 1284  BJU.

    Kendaraan tersebut berpenumpang 5 orang  dengan rincian  2 orang meninggal dunia dan 3 penumpang alami luka luka.

    “ Yang meninggal dunia Vanessa Angel dan Febri Andriansyah berdomisili di Jalan Diamond !/71 Srengseng Jakarta Barat,”  ujarnya sembari menambahkan saat ini dalam proses evakuasi terhadap korban, 3 orang yang mengalami luka dibawa ke RS  Kertosono Nganjuk dan 2 orang yang meninggal dunia dikirim ke  RS Bhayangkara Polda Jawa Timur. (Are)

  • Komunitas VW Indonesia Bantu Pemerintah Lakukan Serbuan Vaksin Untuk Pelajar

    Komunitas VW Indonesia Bantu Pemerintah Lakukan Serbuan Vaksin Untuk Pelajar

    Cilegon, inforakyatindonesia.com – Volkswagen Indonesia Association (VIA) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon laksanakan serbuan vaksinasi Covid-19 di Yayasan Pendidikan Krakatau Steel (YPKS) Kota Cilegon, Selasa (7/9/2021).

    Hadir dalam pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Sport Center Krakatau Steel tersebut diantaranya adalah Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Direktur SDM PT Krakatau Steel, Rahmat Hidayat, Mantan Wakapolri Komjen Pol (Pur) Nanan Soekarna yang menjabat Ketua Umum Volkswagen (VW) Indonesia, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten, Ongky Sedya Dwi Sasangka, Ketua VW Indonesia Cabang Cilegon, Agus Sutanto dan pejabat lainnya.

    Sebanyak 1.700 vaksin Covid-19 disiapkan dalam kegiatan tersebut.

    Ketua Umum Volkswagen (VW) Indonesia, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna mengatakan, tujuan dilakukannya kegiatan vaksinasi yakni, untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

    “Sekarang ini ada program serbuan vaksin pemerintah, kita dari Komonitas VW Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Krakatau Steel dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Provinsi Banten Melakukan vaksinasi. Pemerintah menyiapkan vaksinya, kita membantu penyelenggaraanya,” ujar Soekarna disela-sela kegiatan vaksinasi tersebut.

    Nanan Soekarna menyampaikan, dalam kegiatan serbuan vaksin Covid-19 itu pemerintah menyiapkan sebanyak 1,700 vaksin untuk para pelajar yang dibawah yayasan YPKS tersebut.

    “Kita mengikuti program, tadi pak Walikota Cilegon menyampaikan sudah 40 persen masyarakat umum yang telah divaksin. Sekarang mulai memvaksin pelajar ditingkat SMP dan SMA. Kita mendapatkan vaksinya untuk 1.700 orang, muda-mudahan itu dapat menambah persentase orang yang telah di vaksin di Cilegon,” imbuhnya.

    Nanan Soekarna menjelaskan, terkait kegiatan vaksinasi ini, Kota Cilegon merupakan Kota kedua setelah DKI Jakarta. Semoga, dengan kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia pada umumnya di Kota Cilegon khususnya.

    Jadi VW Indonesia itu kan ada 87 Club, di semua provinsi ada. Pemerintah menyiapkan vaksinya, kita ikut serta berpartisipasi untuk pelaksanaanya,” jelasnya.

    Sementara, ketua YPKS Kota Cilegon, Aris Subrata menyampaikan, selain siswa siswi dari yang ada di YPKS. Kegiatan vaksinasi juga di ikuti oleh siswa siswi dari sekolah swasta yang lainnya yang ada di Cilegon.

    “Prioritas untuk anak sekolah, dari usia 12 sampai 17 tahun. Selain dari YPKS, ada juga siswa dari SMP Al-Azhar 27, SMA Al-Azhar 06 dan SMK serta mengikut sertakan putra puteri dari kariawan YPKS ,” ujar Subrata.

    Lebih lanjut Subrata menyampaikan, total keseluruhan siswa yang ada di YPKS sebanyak 4.000 lebih. Dimana, sebagian besar siswanya sudah melakukan vaksinasi tersebut.

    “Siswa kita semuanya ada sekitar 4.000, kebetulan yang lainnya udah vaksin dan yang ini yang belum. Jadi ada sekitar 1.700 yang belum,” pungkasnya. (Tuhari)

  • Pemerintah Putuskan PPKM Level 4 Jawa Bali Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

    Pemerintah Putuskan PPKM Level 4 Jawa Bali Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

    Inforakyatindonesia.com – Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021. PPKM Level 4 kembali diperpanjang guna menekan lonjakan kasus virus corona (COVID-19).

    Awalnya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 ketika lonjakan kasus mulai terjadi. Diperpanjang dengan istilah PPKM Level 4 pada 20-25 Juli 2021. Kini PPKM Level 4 kembali diperpanjang oleh pemerintah.

    “Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat konferensi pers, Minggu (25/7/2021).

    PPKM Level 4 adalah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Berbagai pembatasan diterapkan di banyak sektor. Tak sedikit pula jalan yang ditutup guna menekan mobilitas masyarakat.

    Selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 diterapkan, kasus virus COVID-19 di tanah air belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Perlu diamini bahwa angka kesembuhan per hari pun tergolong tinggi. Akan tetapi, jumlah pasien yang meninggal dalam sehari pun tidak kalah tinggi jumlahnya.

    Hingga 25 Juli 2021 atau hari terakhir penerapan PPKM Level 4, kasus virus corona di tanah air sudah mencapai 3.127.826 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020. Dari angka itu, sebanyak 2.471.678 telah sembuh dan 82.013 meninggal dunia.

    DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus positif terbanyak yakni 786.880 per 25 Juli. Dari jumlah itu, 702.450 telah sembuh dan 11.282 meninggal dunia.

    Daerah kedua dengan kasus positif terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu 563.767kasus per 25 Juli. Sebanyak 426.222 telah sembuh dan 8.023 meninggal dunia usai terinfeksi virus corona.

    Daerah berikutnya yang memiliki kasus positif COVID-19 terbanyak yaitu Jawa Tengah. Ada 348.815 kasus per 25 Juli. Sebanyak 271.672 telah sembuh dan 16.550 pasien meninggal dunia.

    Sebelumnya, sejumlah kalangan menolak PPKM Level 4 diperpanjang. Terutama para pedagang dan pelaku usaha yang merasa pembatasan mobilitas masyarakat membuat omzet mereka turun drastis. Bahkan pedagang kaki lima di Bandung sempat mengibarkan bendera putih.

    Unjuk rasa menolak perpanjangan PPKM juga terjadi di Bandung. Begitu banyak orang yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi tentang penolakan mereka terhadap perpanjangan PPKM. (Tuhari)

  • Walikota dan Wakil Walikota Depok Resmi Dilantik

    Walikota dan Wakil Walikota Depok Resmi Dilantik

    Bandung, inforakyatindonesia.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, di gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/02/21).

    Dalam pembacaan sumpah jabatannya adalah “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Wali Kota Depok/Wakil Wali Kota Depok dengan sebaik-baiknya seadil-adilnya memegang teguh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa,” ucap Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono menirukan ucapan Ridwan Kamil saat membacakan sumpah janji jabatan kepada kepala daerah yang dilantik.

    Setelah pembacaan sumpah janji jabatan, para kepala daerah yang dilantik langsung menandatangani berita acara.

    “Bismillahirohmanirohim, saya Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Dr KH Mohammad Idris, MA sebagai Wali Kota Depok serta Ir H Imam Budi Hartono sebagai Wakil Wali Kota Depok berdasarkan keputusan yang dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah SWT membimbing  saudara saudari, atas nama Presiden Republik Indonesia Gubernur Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.

    Selain Walikota dan Wakil Walikota Depok. Ridwan Kamil juga melantik Bupat dan Wakil Bupati Karawang, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, sert Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. (Tuhari)