DEPOK, INFO RI – Minimnya Sosialisasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Depok dipertanyakan.
Warga di Keluarahan Pancoran Mas, Mampang, Depok dan Sukmajaya mengeluhkan kurangnya sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok terkait dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang sebentar lagi akan di gelar pada tanggal 17 April 2019.
Keresahan warga tentu bukan tanpa alasan karena dirinya menganggap itu adalah hak konstitusi yang di lindungi oleh undang-undang seperti di ungkapkan oleh Mirna (62) warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas yang mengatakan sampai dengan hari ini dirinya baru tau ada 5 surat suara yang nantinya bakal di terima untuk Pemilu pada tanggal 17 April mendatang.
Tentu bagi kaum lansia hal tersebut merupakan masalah besar karena dirinya merasa sulit untuk menghafalkan nama caleg dan warna surat suara.
“Pihak KPU atau Relawan belum ada yang datang sosialisasi mas, saya bingung banyak kertasnya, terus beda-beda lagi harus pilih siapa,” kata warga tersebut dengan ekspresi bingung.
Tidak hanya Mirna, Tarno (65) warga mampang juga mengatakan hal sama kalau tidak ada sosialisasi baik dari KPU maupun dari unsur Relawan dirinya mengetahui kalau nantinya menerima lima surat suara justru dari caleg.
“Gak ada sama sekali dari KPU atau ormas relawan saya baru tau hari ini,” ucapnya.
Keresahan warga tersebut tentu harus di cermati karena keberhasikan pilres dan pileg tergantung dari banyaknya partisipasi masyarakat untuk hadir ke TPS.
Berdasarkan pantauan wartawan di beberapa Kelurahan di Kota Depok, masyarakat belum pernah di datangi oleh KPU atau Relawan Demokrasi pasalnya KPU Kota Depok beberapa waktu yang lalu telah melantik 55 orang sebagai relawan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pemilih di Kota Depok hingga 80 persen.
Bahkan saat awak media coba men-share di media sosil Info depok dari sekian banyak nitizen tidak satu pun yang mengatakan pernah di datangi oleh Relawan Demokrasi hal ini menunjukan bahwa tidak efektifnya kinerja relawan demokrasi, bahkan hal tersebut di benarkan oleh sfat KPU Kota Depok yang tidak mau di sebutkan namanya dimana dirinya mengatakan bahwa memang benar penyelenggaran relawan tidak efektif.
“Padahal anggaran yang kita keluarkan tidak sedikit per bulan mereka terima 700 ribu per bulan dan banyak bimtek tapi terkait masalah pemilu minim bahkan kegunaan C6 atau C5 aja mereka gak paham,” katanya.
Sementara itu pengamat politik yang juga dosen Fisip Universitas Indonesia Cecep Hidayat Indonesia mengatakan seharusnya penyelenggara KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan apakah sudah tepat atau belum megingat waktu yang tinggal beberapa hari lagi.
“Kpu harus melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan demokrasi karena tujuan relawan itu di lantik agar jumlah suara pemilih meningkat, jangan sampai nanti malah sebaliknya suara pemilih menurun karena masyarakat bingung harus bagaimana,” jelasnya.
Masih kata Cecep bahwa sudah menjadi tugas penyelenggara negara melakukan cek lapangan untuk memastikan kinerja bawahannya.
“Evaluasi dengan melakukan cek lapangan secara random karena mereka pasti ada reportnya setiap bulan kalau komisioner tidak melakukan itu berarti kelalaian kpu buat apa di lantik dan ada reportnya kalau tidak cek ke lapangan apakah benar atau tidak mereka bekerja,” tambahnya.
Tidak hanya itu masyarakat juga bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) apa bila memang dirasa ada hak konstitusi warga negara yang di abaikan.
“Bisa di anggap lalai kalau memang ada hak konstitusi yang terabaikan,” tutupnya. (Tuhari)
