Tulangbawang, inforakyatindonesia.com – Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa anggaran 2019 di Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang diduga banyak yang tidak sesuai dengan bestek dan terindikasi bisa merugikan uang negara.
Hal itu terlihat dari beberapa jenis fisik bangunan yang didanai dari dana desa tahun 2019 diduga dikerjakan asal jadi dan di Mark up.
“Kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa di Kampung Sumber Makmur sepertinya hanya dijadikan ajang mencari keuntungan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Kabid Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) DPD Provinsi Lampung, Herry Wansyah.
Dia mencontohkan, seperti pembangunan siring/drainase yang terletak di RK 4 Kampung setempat yang dianggarkan Rp.61.046.000 dengan volume kegiatan 160 M/tipe 60.
“Itu hasil pantauan tim kami beserta beberapa awak media di lokasi kegiatan pembangunan, ditemukan beberapa titik telah mengalami retak yang cukup parah, padahal kegiatan tersebut baru seumur jagung belum berganti tahun. tentu hal ini diakibatkan kurang maksimalnya pengerjaan maupun material yang digunakan,” tegas Herry.
Tidak hanya itu, Herry juga mempertanyakan penganggaran pada pembangunan dua unit gorong-gorong, yang dinilai cukup fantastis.
“Gorong-gorong dengan ukuran 08x08x5m dianggarkan Rp.9.432.000
dan gorong-gorong plat beton dengan dimensi 1x1x7m dianggarkan Rp.14.081.000 ini dinilai terlalu fantastis, semestinya dengan anggaran sedemikian bisa membangun gorong-gorong yang lebih bagus lagi bukan gorong-gorong yang seperti itu,” imbuh Herry.
Sementara, lanjut Herry saat dikonfirmasi via telpon kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung setempat, Riyadi beralasan drainse yang kondisinya sudah retak-retak disebabkan oleh faktor alam dan kondisi tanah yang labil.
“Kalau bangunan drainase itu retak wajar saja, sebab medannya dulu itu banyak tanah timbunan,” alas Riyadi.
Disinggung terkait anggaran gorong-gorong Riyadi mengatakan mengenai anggaran itu sudah sesuai dengan semestinya.
“Kalau anggaran itu sudah sesuai, kan itu ada konsultan, itu siap dipertanggung jawabkan,” elak Riyadi.
Sementara, kepala kampung maupun sekretaris kampung setempat belum bisa dikonfirmasi lantaran saat disambangi yang bersangkutan tidak ada di rumah kediamannya, begitupun ketika dihubungi via telpon tidak aktif. (Helmi/Tim)
